Soal Kompetensi Teknis P3K Guru PPKN Paket C

Pembatasan masa jabatan Presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan ...

A. Rekrutmen politik terbuka

B. Penegakan supremasi hukum

C. Rotasi kekuasaan negara

D. Akuntabilitas pemerintahan

E. Pelaksana pemerintahan

Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara fungsi dan kewenangannya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen.

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang Memiliki kewenangan sebagai berikut ...

A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan

B. Memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menteri Negara dalam satu paket

C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat

D. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik

E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat

Ada banyak lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahaan negara Indoensia. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara kewenangannya telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum (law making) adalah .

A. MPR dan DPR

B. KY dan Presiden

C. MA dan DPR

D. DPR dan Presiden

E. MK dan MA

Indonesia adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraaan pemerintahan berdasarkan hukum (rechstaat). Sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum (law making) adalah DPR dan Presiden

Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi nal dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh ...

A. Pengadilan Negeri

B. Pengadilan Tinggi

C. Komisi Yudisial

D. Mahkamah Agung

E. Mahkaman Konstitusi

Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi nal dalam memutus pembubaran partai politik.

Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar-bangsa sebagaimana diamatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk ...

A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia

B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia

C. Mengatur kehidupan warganegara yang berada di luar negeri

D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara

E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri

Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH mau pun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian, karena ...

A. Adanya mafi a peradilan yang sulit dikendalikan

B. Adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum

C. Adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat

D. Adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak

E. Adanya penegak hukum yang kurang profesional

Sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas (the role of law in free society) adalah agar: 1). Masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa juga penindasan antara sesama angota masyarakat; 2). Masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter, penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan (instrument of power), penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifi kasikan diri sebagai hukum, kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ...

A. Anggaran negara yang terus semakin membesar

B. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi

C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas

D. Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional

E. Peran serta masyarakat yang sangat kurang

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum itu sendiri, Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara, terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya.

Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah sepertiperencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan ...

A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah

B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat

C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat

D. Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah

E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat

Sesuai dengan BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antara kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah.

Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya ...

A. Pegawai baru bagi pemerintah

B. Kaum terpelajar Indonesia

C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka

D. Berbagai organisasi sosial - politik untuk kemerdekaan

E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga

Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908 menandai lahinya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi.Gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi social-politik untuk kemerdekaan Indonesia.

Sumpah Pemuda, tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa ... kerja keras

A. Semangat pemuda Indonesia

B. Hadirnya kaum muda yang terpelajar

C. Pergerakan politik pemuda Indonesia

D. Persatuan bangsa Indonesia

Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai orde penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Bagi para pemuda kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia